Wakil Bupati Soppeng Hadiri Sosialisasi IEPK, Dukung Penuh Penguatan Pengawasan Daerah
KABAR NEGARA | MAKASSAR - Mewakili Bupati Soppeng, Wakil Bupati Soppeng, Ir. Selle KS Dalle, menghadiri kegiatan Sosialisasi Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) dan Penandatanganan Komitmen Pelaksanaan Rencana Aksi Kolaboratif Peningkatan Efektivitas
Pengendalian Korupsi Tahun 2025. Acara ini diselenggarakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan di Kantor BPKP Sulsel, Makassar, pada Selasa (7/10/2025).
Kegiatan penting ini bertujuan untuk memperkuat komitmen bersama antara BPKP dan pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas melalui penguatan pengendalian korupsi.
Selain Soppeng, acara ini turut dihadiri enam kabupaten/kota lain di Sulawesi Selatan, yaitu Makassar, Pangkep, Pare-Pare, Sidrap, Luwu Timur, dan Bulukumba.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Soppeng, Ir. Selle KS Dalle, menegaskan dukungan penuh Pemerintah Kabupaten Soppeng terhadap langkah BPKP dalam memperkuat sistem pengawasan dan akuntabilitas di tingkat daerah.
"Upaya pencegahan korupsi harus dilakukan secara kolaboratif dan berkesinambungan. Pemerintah Kabupaten Soppeng berkomitmen untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas,” ujar Ir. Selle KS Dalle.
Wakil Bupati Soppeng menambahkan bahwa penguatan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) menjadi instrumen penting dalam menilai sejauh mana tata kelola pemerintahan daerah telah berjalan dengan baik dan sesuai prinsip transparansi serta akuntabilitas.
Pemerintah Kabupaten Soppeng meneguhkan tekad untuk meningkatkan efektivitas pengendalian korupsi, memperkuat tata kelola pemerintahan, dan menumbuhkan budaya kerja yang profesional serta berintegritas, tegas Wabup Selle Ks Dalle.
Kepala BPKP Sulsel, Rasono, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan langkah konkret dalam memperkuat sinergi antara BPKP dan pemerintah daerah.
“Sinergi ini penting untuk memastikan pengendalian korupsi di daerah dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.
Kami berharap seluruh daerah dapat menjaga konsistensi dalam membangun sistem pemerintahan yang bebas dari praktik korupsi,” pungkas Rasono.
