BREAKING NEWS

AMAKK-SS Minta BPK RI Pusat Turunkan AUDIT INVESTIGASI Periksa Proyek Optimalisasi Lahan ( OPLA ) Tahun 2026 Kab Sidrap Diduga ada Pengaturan Kontrakor Pelaksana Proyek melibatkan ORDAL.


KABAR NEGARA
| Sidrap, — Baru baru ini Aliansi Masyarakat Anti Korupsi dan Kebijakan wilayah Sulawesi Selatan mengunjungi proyek Pekerjaan Optimalisasi Lahan yang terletak di beberapa kecamatan, namun yang menarik bagi AMAKK- SS saat turun ke lokasi mendapat penjelasan bahwa proyek ini di kerja oleh Dinas PSDA Kab Sidrap dan dipihak ketigakan ke rekanan Lagi. padahal sesuai juknis yang kami tau bahwa Proyek OPLA itu sifatnya Swakelola. Ujar tim Devisi Pemantauan AMAKK- SS sdr. Ibrahim 


Menurut Juknis pekerjaan Optimalisasi Lahan (OPLA ) Permentan Nomor 20 Tahun 2025 tentang pedoman Umum Bantuan Pemerintah lingkup Kementan TA.2026. Permentan Nomor 1 tahun 2026 Tentang Organisasi Tata Karja UPT Lingkup Ditjen LIP. Permen PUPR No 11 /PRT/VI/2015 tentang Eksploitasi dan pemeliharaan jaringan Rawa Pasang Surut. 


Jika kita melihat juknis diatas

Menjelaskan bahwa untuk pekerjaan OPLA Rawa diutamakan pada Rawa pasang Surut tapi yang kamivtemukqn rata rata pekerjaan Opla pada Non Rawa bahkan di sekitar sawah yang sudah ada jaringannya yang selama ini normal normal saja, Oplah itu dibagi 2 jenis, beda lahan, beda perlakuan, beda anggaran. Ini yang menjadi pertanyaan Kok bisa di beda bedakan.


Perlu kami sampaikan bahwa OPLAH RAWA - yang sempat bipermasalah oleh warga di Pitu Riawayang sempat viral karna mendapat protes dari warga setempat Ini yang membuktikan bahwa kegiatan Optimalisasi Lahan diduga Asal jadi asalkan ada pekerjaan dananya bisa dicairkan.


Berdasarkan hasil investigasi bahwa Pelaksana OPLA di sidrap menggunakan kontrak Swakelola Tipe II Dinas PSDA Sidrap kerjasama dengan Kementan. Padahal dalam.aturan swakelola itu tetap menggunakan kelompok Tani tapi nyatanya Bukan kelompok Tani yang kerjakan, tapi dinas PSDA menggunakan alat berat yangbseharunya dikerja oleh Manusia atau kelompok tani disinilah kami duga awal permasalahan yang kami duga merupakan Pelanggaran.


Hasil kajian tahun 2026 yang bermasalah Di Pitu Riawa, Desa Sumpang Mango, Lancirang, Ponrangae. Keruk saluran Salo Tengaet 6.500 meter, Rp 7 Miliar lebih menggunakan APBN. Kedalaman rencana 3 meter, tinggi 4 meter, lebar atas 6 meter.

Namun Masalahnya Hasil galian batu besar dibiarkan di sawah, dan tidak terlihat papan proyek,


Bahkan ngerinya menurut masyarakat bahwa pekerjaan OPLA tidak sesuai dengan hasil survei awal yang dilaksanakan oleh UNHAS bersama TNI saat itu, Petani di Lasiwala dan Padalloang sampai ancam tolak hasil pengerukan.


Ini yang mendasari kami dari AMAKK- SS akan bersurat ke BPK RI Pusat meminta TIM Audit Investigasi agar Turun langsung kelapangan jangan nanti sudah jadi kegiatan OPLA baru turun memeriksa, supaya lihat cara kerjanya yang amburadul yang menurut kami tidak layak bayar karena melanggar juknis pelaksanaan Optimalisasi Lahan itu sendiri, kami juga menduga ada Keterlibatan ORDAL sehingga mudahnya proses proyek diatur ke dinas PSDA serta mudahnya proses Pembayaran Proyek walaupun tidak sesuai ujar Rahman salah satu anggta Tim AMAKK-SS (red luisyetilaar)


Latest News
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image