Polemik Program Makan Bergizi Gratis di Makassar: Orang Tua Murid dan Mitra Soroti Penurunan Kualitas Makanan
KABAR NEGARA | MAKASSAR - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto menghadapi masalah serius di Makassar. Sejumlah orang tua siswa di SD dan SMP Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, mengeluhkan kualitas makanan yang dinilai menurun, baik dari segi porsi maupun cita rasa.
Kondisi ini berbanding terbalik dengan awal program, di mana para siswa sangat antusias karena menu yang disajikan dinilai memuaskan dan layak. Padahal, program ini melayani 13 sekolah dengan 3.525 siswa dan ditangani oleh mitra MBG Panakkukang 2. Namun, belakangan ini, keluhan orang tua semakin santer.
"Awalnya memang bagus, anak-anak senang dan cukup kenyang. Tapi sekarang porsinya makin sedikit, rasanya juga tidak seperti dulu," ungkap seorang orang tua murid yang enggan disebutkan namanya, menggambarkan kekecewaan yang dirasakan banyak pihak.
Perbedaan Anggaran Jadi Akar Masalah
Menanggapi keluhan tersebut, H.M. Arifin Gassing, seorang mitra dari Badan Gizi Nasional (BGN), kepada sejumlah awak media, Sabtu (20/9/2025) membenarkan adanya perubahan tersebut. Ia menjelaskan bahwa penurunan kualitas ini dipicu oleh arahan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Makassar yang membatasi anggaran belanja hanya Rp 6.500 per anak. Padahal, menurut Arifin, arahan Presiden jelas berada di kisaran Rp 8.000 hingga Rp 10.000 per anak.
Arifin, yang juga tokoh masyarakat Tamamaung, menceritakan bahwa masalah ini mulai muncul drastis sejak awal Agustus, tepatnya setelah Virtual Account untuk dana MBG tersedia. Ia merasa ada "ketidak-akur-an" antara pihak kepala SPPG dengan mitra BGN. "Saya juga tidak mengerti kenapa harus Rp 6.500. Padahal jelas petunjuk Presiden lebih besar dari itu," keluhnya.
Terpaksa Menutup Dapur dan Ancaman Penutupan Permanen
Merasa malu dengan sindiran para orang tua siswa, Arifin sempat menutup dapur MBG selama 8 hari. Ia akhirnya membuka kembali setelah didatangi Kepala SPPG, dengan syarat agar proses supplier bahan makanan dilakukan melalui mitra, sesuai misi program untuk memberdayakan UMKM setempat.
Namun, Arifin merasa dicekik, karena pihak mitra dipaksa mencari bahan makanan termurah untuk menyesuaikan pagu Rp 6.500. "Tentu hati saya berontak, karena visi MBG ini adalah memberikan makanan bergizi kepada anak bangsa, bukan sekadar makan saja," tegasnya.
Jika polemik ini terus berlanjut, Arifin Gassing tidak ragu untuk menutup dapur MBG-nya secara permanen. Ia mengkritik manajemen Kepala SPPG yang dinilai tidak profesional dan arogan. "Mereka sampaikan menu untuk esok hari itu selalu tiba-tiba, dan pembelian bahan yang sedikit-sedikit," ungkap Arifin.
Ia juga mengaku harus menggunakan dana pribadi untuk belanja bahan, bahkan untuk biaya operasional yang seharusnya ditanggung program. Arifin meminta Kepala BGN di pusat dan Sulawesi Selatan untuk segera mengaudit pengelolaan yang dilakukan Kepala SPPG.
LSM Desak Investigasi dan Transparansi
Situasi ini memicu kecurigaan dari sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Ketua LSM Lantiknal, Ismail Situru, SH, menilai ada indikasi "permainan" dari oknum yang ingin mencari keuntungan pribadi. "Patut diduga ada oknum yang ingin bermain untuk kepentingan pribadi. Kami akan investigasi lebih dalam," tegasnya.
Ia menambahkan bahwa anak-anak sekolah tidak boleh menjadi korban akibat kebijakan teknis yang tidak transparan. Senada dengan hal itu, Direktur Hukum LSM Proggres, Andi Akbar, SH, menyoroti kurangnya transparansi dari pihak pengawas, yaitu SPPG.
"Jangan sampai mereka ingin membuat kerajaan bisnis di program prioritas Bapak Presiden Prabowo Subianto," ujarnya, menekankan bahwa pihaknya akan terus mengawal kasus ini.
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala SPPG Panakkukang belum memberikan konfirmasi. Upaya konfirmasi oleh wartawan melalui kunjungan langsung maupun pesan singkat tidak mendapatkan respons, semakin memperkuat dugaan adanya masalah transparansi.
